Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Musyawarah Adat Di Kecamatan Mukok Sanggau

Abstract

Di antara masyarakat adat, sengketa tanah konvensional sangat rentan terjadi, terutama di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sanggau.  Tanah tidak hanya merupakan sumber daya keuangan bagi masyarakat adat, tetapi juga merupakan komponen dari identitas budaya dan leluhur mereka.  Oleh karena itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya bergantung pada sistem hukum resmi negara untuk menyelesaikan sengketa tanah adat.  Di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, masyarakat setempat lebih memilih untuk menggunakan teknik penyelesaian sengketa tradisional yang didasarkan pada keadilan restoratif, spiritualitas leluhur, dan nilai-nilai bersama.  Tidak seperti proses litigasi, metode ini dianggap mampu menyelesaikan sengketa secara damai tanpa memecah belah masyarakat atau menambah beban keuangan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah di Desa Kedukul, Kecamatan Mukok, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki proses penyelesaian sengketa alternatif, atau ADR, melalui musyawarah adat.  Metode kualitatif dan deskriptif digunakan, dan metode pengumpulan data berbasis dokumentasi diambil dari literatur hukum adat, catatan desa, dan laporan dari lembaga adat.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin adat seperti temenggung, kepala suku, dan tetua desa berpartisipasi dalam musyawarah adat, bersama dengan penduduk setempat yang memiliki pengetahuan tentang sejarah daerah tersebut. Menurut penelitian ini, diskusi adat harus dipertahankan sebagai komponen dari penyelesaian sengketa yang relevan dan kontekstual.  Selain itu, diharapkan pemerintah daerah akan memberikan dukungan hukum dengan membuat peraturan di tingkat desa atau daerah yang secara resmi mengakui putusan adat. 

Abstract

Among indigenous communities, conventional land disputes are highly vulnerable, particularly in West Kalimantan, including Sanggau Regency. Land is not only a financial resource for indigenous communities but also a component of their cultural and ancestral identity. Therefore, it is impossible to rely solely on the official state legal system to resolve customary land disputes. In Mukok District, Sanggau Regency, local communities prefer to use traditional dispute resolution techniques based on restorative justice, ancestral spirituality, and shared values. Unlike litigation, this method is considered capable of resolving disputes peacefully without dividing the community or increasing financial burdens. To resolve land disputes in Kedukul Village, Mukok District, this study aims to investigate the alternative dispute resolution (ADR) process through customary deliberation (musyawarah adat). Qualitative and descriptive methods were used, and documentation-based data collection was drawn from customary law literature, village records, and reports from customary institutions. Research findings indicate that customary leaders such as the temenggung (chieftain), tribal chiefs, and village elders participate in customary deliberations, along with local residents who possess knowledge of the area's history. According to this research, customary deliberations should be maintained as a component of relevant and contextual dispute resolution. Furthermore, it is hoped that local governments will provide legal support by creating regulations at the village or regional level that officially recognize customary decisions.