Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Islam: Antara Prinsip Teologis Dan Implementasi Konstitusional

Abstract

Human Rights (HAM) in Islamic Constitutional Law (Siyasah Syar'iyyah) represent a synthesis between divine mandate and human dignity. This article examines the conceptual framework of HAM within the Islamic state structure, focusing on the protection of fundamental rights (al-daruriyyat al-khamsah) and their integration into modern constitutionalism. Using qualitative library research, this study finds that Islamic Constitutional Law provides a robust foundation for HAM through principles of justice (al-adl), consultation (al-shura), and equality (al-musawah). However, challenges remain in harmonizing universal HAM standards with specific religious interpretations. The study concludes that a maqasid-based approach is essential for bridging the gap between classical Islamic political thought and contemporary human rights demands.

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) merupakan sintesis antara mandat ketuhanan dan martabat kemanusiaan. Artikel ini mengkaji kerangka konseptual HAM dalam struktur negara Islam, dengan fokus pada perlindungan hak-hak dasar (al-daruriyyat al-khamsah) dan integrasinya ke dalam konstitusionalisme modern. Menggunakan metode kualitatif riset pustaka, studi ini menemukan bahwa Hukum Tata Negara Islam memberikan fondasi kokoh bagi HAM melalui prinsip keadilan (al-adl), musyawarah (al-shura), dan kesetaraan (al-musawah). Namun, tantangan masih ada dalam mengharmonisasikan standar HAM universal dengan interpretasi keagamaan yang spesifik. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis maqasid sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara pemikiran politik Islam klasik dan tuntutan HAM kontemporer