Formulasi Maqashid Al-Syariah Dalam State Policy Kontemporer

Abstract

This study analyzes the formulation of Maqashid Al-Shariah as a normative framework in the development of contemporary state policy. Maqashid Al-Shariah, which fundamentally aims to protect the five essential human interests—religion (din), life (nafs), intellect ('aql), lineage (nasl), and property (mal)—holds significant relevance in the formulation of just public policies in the modern era. This research employs a normative-juridical approach using a library research method. The findings indicate that the principles of Maqashid Al-Shariah, particularly the dimensions of Daruriyyat (essentials), Hajiyyat (complementary needs), and Tahsiniyyat (embellishments), can serve as evaluative and constructive parameters for legislators and executive authorities in designing state policies that not only fulfill formal legal requirements but also promote substantive justice and public welfare. In Indonesia, the integration of maqashid values into state policy constitutes a constitutional necessity, considering the Muslim majority population and the national ideals embodied in the Preamble to the 1945 Constitution. The urgency of this formulation becomes increasingly evident amid contemporary socio-political dynamics that demand state policies that are responsive, participatory, and oriented toward public benefit (maslahah).

Abstrak

Kajian ini menganalisis formulasi Maqashid Al-Syariah sebagai kerangka normatif dalam pembentukan kebijakan negara (state policy) kontemporer. Maqashid Al-Syariah yang pada dasarnya bertujuan melindungi lima kemaslahatan pokok manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam menyusun kebijakan publik yang berkeadilan di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqashid Al-Syariah, khususnya dimensi Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat, dapat menjadi parameter evaluatif dan konstruktif bagi legislator maupun eksekutif dalam merancang kebijakan negara yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan substantif dan kesejahteraan umat. Di Indonesia, integrasi nilai-nilai maqashid dalam kebijakan negara merupakan keniscayaan konstitusional mengingat mayoritas penduduk Muslim dan cita-cita negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Urgensi formulasi ini semakin menguat di tengah dinamika sosial-politik kontemporer yang menghendaki kebijakan negara yang responsif, partisipatif, dan berbasis kemaslahatan.