Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

The position of international law within the Indonesian legal system is a central issue in the study of constitutional law and international law, and remains a constitutionally ambiguous issue. Although Indonesia has been a party to various international treaties and has certain international obligations, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not explicitly regulate the normative position of international law within the national legal hierarchy. This debate is further complicated by the Constitutional Court's role in interpreting the relationship between international law and national law, particularly through the judicial review of laws resulting from the ratification of international treaties. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, as well as case studies of Constitutional Court jurisprudence. The results indicate that the Constitutional Court has not established a consistent jurisprudential pattern in positioning international law, thus creating legal uncertainty and challenging the state's credibility in fulfilling its international obligations. This article recommends harmonization of legislation and constitutional affirmation of the position of international law within the Indonesian national legal system.

Abstrak

Kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia merupakan isu sentral dalam kajian hukum tata negara dan hukum internasional yang masih menyisakan ketidakjelasan konstitusional. Walaupun Indonesia telah menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional dan memiliki kewajiban internasional tertentu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur posisi normatif hukum internasional dalam hierarki hukum  nasional. Perdebatan ini semakin kompleks ketika Mahkamah Konstitusi berperan dalam menafsirkan relasi antara hukum internasional dengan hukum nasional, khususnya melalui pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan  pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan studi kasus yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi belum membentuk pola yurisprudensi yang konsisten dalam memposisikan hukum internasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan terhadap kredibilitas negara dalam pemenuhan kewajiban internasionalnya. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan konstitusional terhadap kedudukan hukum internasional  dalam  sistem  hukum nasional Indonesia.