Legitimasi Yudisial atas Perubahan Status Gender dari Perempuan Menjadi Laki-Laki: Kritik Fiqih Kontemporer terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN PBR

Abstract

This article examines the problem of judicial legitimization of gender status change from female to male in Decision of the Pekanbaru District Court No. 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, focusing on the tension between administrative legal certainty and the normative limits of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh). The central issue is how the judge’s reasoning (juridical basis, medical- psychological considerations, and state authority) can be critically assessed through key fiqh concepts such as khuntsā (intersex), taghyīr al-khalq (altering God’s creation), fitrah, and maqāṣid al-sharī‘ah. The study employs normative legal research with a qualitative descriptive critical approach, relying on library research, case analysis of the decision, relevant statutes, and classical-contemporary fiqh literature. The findings indicate that the court recognizes the change by framing it as an “other vital event” in civil registration and by relying on a gender dysphoria diagnosis, yet it fails to establish a clear fiqh classification between corrective sex assignment for biological ambiguity and gender transformation in biologically unambiguous cases—thus risking a dual status between state law and sharī‘a norms in marriage, inheritance, and worship. The article concludes that judicial recognition is not automatically equivalent to sharī‘a legitimacy; it recommends stricter evidentiary standards, explicit khuntsā vs transgender classification in legal reasoning, and institutional dialogue between civil courts and religious authorities to maintain normative coherence.

Abstrak

Artikel ini mengkaji problem legitimasi yudisial atas perubahan status gender dari perempuan menjadi laki-laki dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, khususnya ketegangan antara kepastian hukum administrasi kependudukan dan batas-batas normatif fiqih kontemporer. Pokok masalahnya adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim (yuridis, medis-psikologis, dan legitimasi negara) dibaca secara kritis melalui konsep fiqih seperti khuntsā, taghyīr al-khalq, fitrah, serta maqāṣid al-syarī‘ah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-kritis melalui studi kepustakaan, analisis putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur fiqih klasik- kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mengakui perubahan status gender berlandaskan “peristiwa penting lainnya” dan diagnosis gender dysphoria, namun tidak menegaskan klasifikasi fiqih antara penyempurnaan jenis kelamin pada ambiguitas biologis dan transformasi gender pada biologis yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni status hukum negara dan status syar‘i dalam isu perkawinan, waris, dan ibadah. Kesimpulannya, legitimasi yudisial tidak otomatis ekuivalen dengan legitimasi syar‘i; rekomendasinya ialah penyusunan standar pembuktian yang lebih ketat, penegasan klasifikasi khuntsā vs transgender dalam pertimbangan hukum, serta dialog institusional antara peradilan umum dan otoritas keagamaan untuk menjaga kepastian dan konsistensi norma.