Budaya Masyarakat Dan Penegakan Hukum Kebijakan Pemilahan Sampah Berbasis Komunitas Di Indonesia Dan Jepang Dalam Perspektif Policy Instrument Theory

Abstract

Waste management based on source-sorting is a strategic issue in environmental public policy because its success depends heavily on community compliance, the target of the policy. This study aims to analyze and compare public policy instruments in community-based waste sorting systems in Indonesia and Japan using the Policy Instrument Theory approach. The research method used is a literature review, reviewing regulations, policy documents, government reports, and relevant scientific articles. The analysis focuses on the use of regulatory, economic, informational, and social instruments to encourage changes in community behavior. The results show that Japan has successfully combined formal regulatory instruments with culture-based social instruments, resulting in a high level of public compliance. In contrast, Indonesia still tends to rely on top-down regulatory and administrative instruments, with limited effectiveness due to weak internalization of social norms. This study provides policy implications that the success of waste management is determined not only by the strictness of regulations but also by the appropriateness of policy instruments to the social characteristics of the community.

Abstrak

Pengelolaan sampah berbasis pemilahan di sumber merupakan isu strategis dalam kebijakan publik lingkungan karena keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat sebagai target kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan instrumen kebijakan publik dalam sistem pemilahan sampah berbasis komunitas di Indonesia dan Jepang menggunakan pendekatan Policy Instrument Theory. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah regulasi, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada penggunaan instrumen regulatif, ekonomi, informatif, dan sosial dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jepang berhasil mengombinasikan instrumen regulatif formal dengan instrumen sosial berbasis budaya, sehingga menciptakan tingkat kepatuhan publik yang tinggi. Sebaliknya, Indonesia masih cenderung mengandalkan instrumen regulatif dan administratif secara top-down, dengan efektivitas yang terbatas akibat lemahnya internalisasi norma sosial. Studi ini memberikan implikasi kebijakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketegasan regulasi, tetapi juga oleh kesesuaian instrumen kebijakan dengan karakter sosial masyarakat.