Development of Cross-Sectoral Collaborative Governance Cooperation Framework in Indonesian Public Policy

Abstract

Development problems in Indonesia are complex ("wicked") and thus require a collaborative approach between the government, the private sector, and communities. Cross-sector collaboration, or collaborative governance, is a crucial framework for solving problems that cannot be addressed by one party alone. This paper develops a framework model for cross-sectoral cooperation in Indonesian public policy. Using a comparative qualitative approach across three areas (case studies of homelessness management, stunting reduction, and tourism village development), the research analyzes stakeholders, collaboration structures, processes, capabilities, accountability, resources, technology, and regulations. Findings indicate that collaboration involves the government as the initiator and the private sector and communities as partners, but is often constrained by sectoral egos, limited funding, and weak communication. Operational recommendations include the establishment of a multi-stakeholder forum, the formulation of supporting policies, shared performance indicators, and a joint monitoring mechanism.

Abstrak

Masalah pembangunan di Indonesia kompleks ("jahat") sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor atau tata kelola kolaboratif merupakan kerangka kerja penting untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak sendirian. Makalah ini mengembangkan model kerangka kerja sama lintas sektoral dalam kebijakan publik Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif komparatif di tiga bidang (studi kasus manajemen tunawisma, pengurangan stunting, dan pengembangan desa wisata), penelitian menganalisis aspek pemangku kepentingan, struktur kolaborasi, proses, kemampuan, akuntabilitas, sumber daya, teknologi, dan regulasi. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi melibatkan pemerintah sebagai inisiator serta sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra, namun sering dibatasi oleh ego sektoral, keterbatasan dana, dan komunikasi yang lemah. Rekomendasi operasional meliputi pembentukan forum multi-pemangku kepentingan, perumusan kebijakan pendukung, indikator kinerja bersama, dan mekanisme pemantauan bersama.